AKUNTABILITAS PUBLIK KPU DKI JAKARTA TAHUN 2012
sumber gambar : http://old.solopos.com/2012/08/31/contoh-surat-suara-323736
download full makalah ini : Download
A. PELAKSANAAN PILGUB OLEH KPU DKI JAKARTA TAHUN 2012
Dalam pelaksanaan PILGUB DKI Jakarta terskedul berupa serangkaian kegitan yaitu :
1. Tahap Persiapan
Dalam tahap ini berupa : Sosialisasi, penyusunan dan pengadaan Anggaran, penyusunan program, tahapan dan jadwal, pembentukan badan penyelenggara, pemantauan, penyusunan keputusan,
2. Tahap pelaksanaan PILGUB
Dalam tahap ini kegitan berupa : Pemutakhiran data pemilih, Pencalonan, Logistik, Kampanye, Pemungutan dan penghitungan suara, Sumpah atau janji Pelantikan dan peresmian
3. Evaluasi pelaksanaan PILGUB DKI Jakarta tahun 2012
1. Tahap Persiapan
Dalam tahap ini berupa : Sosialisasi, penyusunan dan pengadaan Anggaran, penyusunan program, tahapan dan jadwal, pembentukan badan penyelenggara, pemantauan, penyusunan keputusan,
2. Tahap pelaksanaan PILGUB
Dalam tahap ini kegitan berupa : Pemutakhiran data pemilih, Pencalonan, Logistik, Kampanye, Pemungutan dan penghitungan suara, Sumpah atau janji Pelantikan dan peresmian
3. Evaluasi pelaksanaan PILGUB DKI Jakarta tahun 2012
download juga laporan Pilgub dari KPU DKI Jakarta tahun 2012 : Download
B. ANALISIS MASALAH PELAKSANAAN PILGUB
Dalam pelaksanaan PILGUB DKI jakarta terdapat beberapa permasalahan diantaranya :
Dari sisi penyelenggara, KPU Provinsi DKI Jakarta :
- Pemutakhiran data dan daftar pemilih;
Dari sisi Panwaslukada Provinsi DKI Jakarta :
- Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi kurang/tidak terdeteksi;
Dari sisi Peserta Pemilu :
- Politisasi kebijakan dan instrumen birokrasi; Isu SARA; politik uang; dan pengumpulan dana kampanye.
Dari sisi penyelenggara, KPU Provinsi DKI Jakarta :
- Pemutakhiran data dan daftar pemilih;
Dari sisi Panwaslukada Provinsi DKI Jakarta :
- Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi kurang/tidak terdeteksi;
Dari sisi Peserta Pemilu :
- Politisasi kebijakan dan instrumen birokrasi; Isu SARA; politik uang; dan pengumpulan dana kampanye.
C. REGULASI PILGUB DKI TAHUN 2012
Berikut regulasi/ dasar hukum yang menjadi dasar pelaksaan KPU dalam melaksanakan PILGUB :
a.Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur sesuai pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 tahun 2011.
b.UU No 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
c.Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah
D. SARAN
Dalam permasalahan kurang mutakhirnya data pemilih saya menyarankan untuk membentuk panitia Ad-Hock diluar KPU untuk bertugas mendata seluruh daftar pemilih tetap jauh sebelum pelaksanaan PILGUB.
Dalam permasalahan pelanggaran yang kurang terdeteksi saya menyarankan agar dari KPU dan Panwaslu mengawasi dengan cara selalu ikut kegiatan Tim Sukses setiap calon.
Sedangkan untuk mengatasi permasalahan isu SARA dan Politik Uang yang ada, sebaiknya KPU lebih melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk memberikan pembangunan Moral pemilu yang lebih beretika.
E. DAFTAR PUSTAKA
Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil
Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012
lihat juga Makalah Perumusan Kebijakan Publik
0 komentar:
Post a Comment